Dampak Perang Vietnam-Kamboja bagi kedua Negara dan Perkembangan ASEAN

Goncangan perang antara Vietnam dan Kamboja pada tahun 1978 yang diawali oleh invasi Vietnam ke Kamboja, tidak hanya membawa dampak mendasar bagi kedua negara. Namun juga berpengaruh pada kondisi regional saat itu, walaupun Vietnam dan Kamboja belum masuk dalam keanggotaan ASEAN. Keikutsertaan ASEAN dalam penyelesaian konflik Vietnam dan Kamboja dapat dianggap memberikan kontribusi yang cukup baik, dengan menyediakan fasilitas untuk penyelesaian konflik. Misalnya dengan mengadakan JIM (Jakarta Informal Meeting) yang mendesak Vietnam untuk menarik pasukannya dari Kamboja. Berikut dampak-dampak yang timbul akibat perang Vietnam dan Kamboja:

Dampak Sosial

Perang tak pernah meninggalkan dampak yang sederhana, terutama bagi kehidupan sosial masyarakat di daerah konflik. Pasti akan ada perubahan karena banyaknya korban akibat perang. Hal tersebut akan sangat berpengaruh pada stabilitas kondisi masyarakat, menyebabkan mobilitas penduduk ke daerah yang dianggap aman dan bahkan masalah seperti krisis pasti akan terjadi. Dalam perang tersebut Vietnam kehilangan tentara lebih banyak dari pada saat perang melawan Amerika Serikat. Vietnam juga kehilangan banyak dana untuk membiayai perang ini, sehingga menyebabkan bencana kelaparan di Vietnam. Dari pihak Kamboja, banyak penduduknya yang mengungsi ke perbatasan Kamboja-Thailand. Tentara dan penduduk Kamboja pun banyak terbunuh akibat perang tersebut.

Sedangkan dampak bagi masyarakat ASEAN sendiri, mereka lebih banyak tergerak untuk memberikan bantuan. Banyak negara-negara di ASEAN yang berinisiatif untuk membantu menyelesaikan konflik. Berbagai bantuan juga telah diusahakan oleh ASEAN seperti bantuan diplomasi untuk menghentikan konflik, bantuan logistik dan bahan makanan untuk membantu para korban perang.

Dampak Politik

Salah satu dampak yang paling nampak adalah jatuhnya rezim Pol Pot yang dianggap sebagai diktator yang berkuasa di Kamboja. Kemudian Vietnam berusaha menanamkan komunismenya di Kamboja. Dalam konflik tersebut juga diwarnai peta kerjasama antara Vietnam yang pro dengan Uni Sovyet, dan Kamboja yang dekat dengan RRC, padahal waktu itu Vietnam sedang memusuhi RRC. Terjadilah elaborasi pemicu perang.

Dampak Diplomatik

Kemenangan Vietnam atas Amerika Serikat menimbulkan ketakutan bagi ASEAN akan tersebarnya komunisme di Asia Tenggara. Pada saat itu ASEAN bebas dari pengaruh komunisme dan takut Vietnam akan menanamkan pengaruh komunisnya di Asia Tenggara. Pada saat Vietnam menginvasi Kamboja, hingga berakhirnya perang tersebut ASEAN memposisikan dirinya sebagai organisasi regional yang bersifat netral. Tidak ada konfrontasi yang dilakukan ASEAN. Berbagai usaha juga telah dilakukan ASEAN, salah satunya dengan mengirim pasukan keamanan ke Vietnam dan Kamboja.

Karena kedekatan kawasan regional dan semakin solidnya ASEAN dalam membantu menyelesaikan masalah-masalah negara-negara di kawasan Asia Tenggara, maka banyak negara yang berada di kawasan Asia Tenggara masuk ke dalam keanggotaan ASEAN. Hal tersebut juga menunjukkan kepercayaan negara-negara di kawasan Asia Tenggara kepada ASEAN sebagai organisasi yang bisa membawa mereka pada kondisi yang lebih baik.

Dampak Ekonomi

Tak bisa dipungkiri lagi bahwa dampak peperangan seperti mata rantai yang tidak bisa dipisahkan, dampak yang satu akan mempengaruhi yang lainnya. Seperti dampak perekonomian yang dipengaruhi juga keadaan sosial yang terjadi pada saat itu.

Dari segi ekonomi, Vietnam lah yang paling mengalami keterpurukan. Sebelumnya Vietnam tidak pernah menaksir berapa saja dana yang akan dikeluarkan untuk membiayai perang, sehingga Vietnam terus melakukan peminjaman ke negara seperti Uni Sovyet, padahal pinjaman tersebut memiliki bunga yang cukup besar karena kebijakan baru Gorbachev. Sehingga Vietnam kesulitan dalam mengembalikan pinjaman tersebut. Ditambah lagi kondisi Vietnam yang sedang krisis, akhirnya terjadilah bencana kelaparan di Vietnam. Di Kamboja juga terjadi krisis ekonomi, namun tidak seburuk yang ada di Vietnam. Sedangkan perang ini tidak begitu berdampak bagi perekonomian negara-negara ASEAN.

Dari masalah-masalah yang ada di kawasan Asia Tenggara, maka muncullah nama ASEAN yang selalu berperan dalam penyelesaian setiap permasalahan. Konflik antara Vietnam dan Kamboja ini diselesaikan berkat campur tangan negara-negara anggota ASEAN. Dengan kesadaran bahwa negara-negara di kawasan Asia Tenggara masih banyak yang rentan terhadap ‘gejolak’,  maka diliriklah ASEAN sebagai organisasi yang dapat memberi proteksi terhadap negara-negara anggotanya. Keterpurukan akibat konflik Vietnam dan Kamboja ini membuat mereka sadar untuk mengikuti suatu organisasi regional untuk bekerja sama dalam menciptakan perdamaian.

Dari hal tersebut, ada beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang kemudian bergabung ke keanggotaan ASEAN. Misalnya Brunei Darussalam pada tanggal 7 Januari 1984, Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997, dan Kamboja pada tanggal 16 Desember 1998. Hal ini sangat menguntungkan ASEAN karena akan membuat ASEAN semakin berkembang dan diakui sebagai organisasi regional yang berkualitas dan patut diperhitungkan di kancah internasional.

Semakin banyak negara yang bergabung, bidang kerjasamanya pun akan semakin meningkat dan mempunyai cakupan luas. Hal tersebut akan menguntungkan negara anggotanya yang umumnya masih merupakan emerging-economic country untuk bisa berkembang menjadi negara yang mempunyai ekonomi kuat.

Penyebab Invasi Vietnam ke Kamboja

Kamboja merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Sejak dahulu kala, Kamboja sering diperebutkan oleh berbagai kerajaan, termasuk Vietnam dan Thailand. Ada beberapa hal yang menyebabkan Kamboja sering menjadi ajang sengketa, di antaranya adalah tanahnya yang subur dan datar sehingga mudah dilalui, dan terletak di antara dua kekuatan besar yang bersaing, sehingga wajarlah jika wilayah Kamboja selalu “diamati dengan teliti” oleh para tetangganya.

Negara ini mendapatkan kemerdekaannya dari Perancis pada tanggal 19 November 1953, dengan Pangeran Sihanouk sebagai kepala negaranya. Pada masa awal pemerintahan Pangeran Sihanouk, politik luar negeri Kamboja terfokus pada mengamankan integritas wilayah dan kedaulatan negaranya, membuka hubungan politik dengan negara lain, mempertaankan keanggotaannya di PBB, dan mengupayakan bantuan asing untuk pembangunan negaranya. Namun, sejak awal kemerdekaannya, negara ini telah mengalami banyak masalah internal seperti munculnya ketegangan politik dan pergolakan menjelang pemilu.

Pada tahun 1970, Lon Nol (dengan bantuan AS) melancarkan kudeta untuk menjatuhkan pemerintahan pangeran Sihanouk dan merubah bentuk negara kerajaan menjadi republik, dan diberi nama Republik Khmer. Di bawah kekuasaan Lon Nol, Kamboja menjadi negara yang pro-Barat (AS). Tetapi pemerintahan Lon Nol tidak bertahan lama karena pada tahun 1975, pemerintahan Republik Khmer dijatuhkan oleh Democratic Kampuchea di bawah rezim Khmer Merah, dengan Pol Pot sebagai pimpinannya. Di bawah kepemimpinan Pol Pot inilah Kamboja menjadi negara komunis dan terisolir dari hubungan diplomatik. Pol Pot memutuskan hubungan diplomatik dengan negara-negara di kawasan regionalnya dan di belahan dunia lainnya, kecuali Cina, Vietnam, dan Swedia. PBB pun tidak mengakui adanya pemerintahan ini.

Pada Desember 1978, Vietnam mulai melakukan invasi ke Kamboja. Rezim Pol Pot pun resmi dijatuhkan pada saat Vietnam berhasil menduduki Phnom Penh pada tanggal 7 januari 1979. Invasi ini juga mendukung berdirinya pemerintahan boneka Republik Rakyat Kamboja yang dipimpin oleh Heng Samin. Invasi ini dilakukan oleh Vietnam sebagai reaksi atas kebijakan Pol Pot terhadap Vietnam: pertama, perlakuan rezim Pol Pot yang semena-mena terhadap keturunan Vietnam di Kamboja; kedua, tindakan Pol Pot menyerang wilayah Vietnam, baik dalam wilayah Kamboja Krom (wilayah Kamboja yang diperoleh Vietnam sebelum penjajahan Perancis), maupun ke wilayah Vietnam itu sendiri. Selain itu, adanya perpecahan antara dua kekuatan komunis besar dunia (Uni Soviet dan Cina) turut menjadi penyebab dari invasi ini, karena Vietnam mengambil kesempatan di saat pendukung terbesar Kamboja sedang “sibuk”. Tindakan Vietnam tersebut mendapat tentangan dari ASEAN yang menganggap invasi tersebut sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar hubungan antarnegara, yaitu prinsip non intervensi (non intervention/interference) dan prinsip penggunaan kekerasan bersenjata (non use of force). (Hilton Tarnama Putra & Eka An Aqimuddin. 2011)

Sumber: http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1988/07/30/NAS/mbm.19880730.NAS25282.id.html

http://regional.kompasiana.com/2010/12/29/kamboja-dalam-penguasaan-pol-pot/

Putra, Hilton Tarnama dan Eka An Aqimuddin, Mekanisme Penyelesaian Sengketa ASEAN: Lembaga dan Proses, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011

Dari Medali Emas Olimpiade Menuju Hadiah Nobel

Keberlanjutan ekonomi China sekarang terkait erat dengan peralihan dari imitasi ke inovasi, dari manufaktur bagi merek ke menciptakan merek. China sedang mengambil langkah-langkah untuk menjadi “negara inovasi” dunia. Keunggulan kompetitif China yang dicapai dalam Olimpiade Beijing 2008 adalah gambaran awal apa yang akan terjadi dalam daya saing globalnya, ketika China berhasil meraih semua sasarannya di Olimpiade.

China berubah dari negara di ambang keruntuhan menjadi negara ekonomi terbesar ketiga di dunia. China juga bercita-cita untuk melipatgandakan PDB per kapita tahun 2000 pada tahun 2020 dan mencapai kemakmuran sederhana bagi seluruh rakyat, sesuai dengan apa yang disebut Michael Porter sebagai “tujuan akhir daya saing”. Perekonomian abad ke-21 akan berpihak pada negara yang memanfaatkan pasar global, dan mau merangkul aneka budaya dan menyerap keanekaragaman gagasan mereka ke dalam proses inovasi. Hal ini akan dipicu oleh perpaduan berbagai bidang teknis dan kreatif serta perkembangan penelitian, kreativitas, kesenian, dan pemikiran mutakhir. (Michael Porter, 2006)

Apakah China akan mencapai semua cita-citanya akan sangat tergantung pada perubahan struktur pendidikan otoriter yang berpusat pada ujian dan nilai tes. Sistem ini bukanlah sistem yang akan membentuk para peraih Nobel. Tujuan menjadi masyarakat yang inovatif tidak mungkin dicapai bila pola hierarkis dan otoriter tetap dipertahankan di sekolah dan tempat kerja. Dalam konteks yang lebih besar, hal ini berarti dibutuhkannya reformasi umum sistem pendidikan China, dan satu-satunya yang dapat mereformasi sistem ini dengan cepat adalah persaingan. Rakyat China harus mentransfer pengetahuan dan pengalaman mereka di bidang komersial ke pendidikan, tempat sekolah-sekolah harus bersaing dengan menawarkan kinerja yang semakin unggul. Sistem persaingan dapat memperbaiki sekolah-sekolah di negara mana pun.

Orang China memiliki prinsip untuk menyelamatkan muka (mianzi), reputasi mereka, status sosial mereka, dan citra mereka di mata orang lain, sehingga kesalahan dan kegagalan tidak cocok dengan konsep ini. Tantangan sebenarnya bagi setiap “inisiatif inovasi” adalah cara mengubah pola pikir yang menganggap kesalahan sebagai kehilangan muka. Hal ini disebabkan oleh pepatah China yang mengatakan “Semakin banyak yang Anda lakukan, semakin besar kemungkinan Anda membuat kesalahan”. Hal ini menyebabkan orang China berpikir bahwa semakin sedikit hal yang mereka lakukan, semakin sedikit kemungkinan mereka akan berbuat kesalahan. Hal ini tentu bukan merupakan formula untuk mengembangkan “masyarakat yang inovatif”.

Amerika memimpin dalam Hadiah Nobel, memiliki mayoritas perusahaan yang terdaftar di Fortune 500, dan menjadi negara yang inovatif, bukan karena orang Amerika adalah yang paling cerdas di dunia, tetapi karena masyarakat Amerika mengizinkan kesalahan, mendorong kreativitas, melihat kesalahan sebagai kesempatan untuk belajar, serta menyambut baik pengusaha gagal yang kembali ke arena. Hal inilah yang perlu dicontoh oleh China jika ingin menjadi negara yang inovatif.

Pemikiran hierarkis dan otoriter adalah kendala terbesar dalam mengubah China dari bengkel dunia menjadi negara inovatif terkemuka. China perlu mengubah pola pikir yang telah terbentuk ribuan tahun, dan perubahan ini harus berlangsung dalam satu atau dua generasi. Hal ini menjadi masalah universal di China dan “menghalangi kampanye untuk menggali potensi bangsa”. Sebuah editorial di China Daily mengatakan bahwa masyarakat China perlu mendapat suntikan rasa malu dan perlu merasa malu menerima pujian yang tidak layak diterima. Prinsip untuk mencemaskan pujian palsu dan bukannya mencemaskan kritikan ini sangat bertolak belakang dengan prinsip masyarakat China selama ini dan hal inilah yang sulit untuk diubah.

Banyak perusahaan China yang tidak akrab dengan strategi inovasi, meskipun beberapa perusahaan China telah menjadi teladannya, ssperti perusahaan Haier dan CEOnya, Zhang, yang dipuji-puji karena kemampuan manajemen dan komitmen diversifikasinya. Pendekatan top-down, yaitu pemerintah mendikte bagaimana BUMN harus berinvestasi dalam riset dan pengembangan, tidak mungkin mendukung sasaran menciptakan perusahaan yang inovatif. Sebaliknya, dana riset dan pengembangan yang lebih berbasis pasar harus diterapkan, termasuk pemberian insentif untuk investasi di sektor bisnis.

Sistem perbankan China lebih kurang bersifat monopoli. Bank-bank milik negara memberikan pinjaman kepada BUMN-BUMN besar yang merugi sehingga jumlah kredit bermasalah pun terakumulasi. China harus mengurangi pinjaman semacam itu dan lebih memenuhi kebutuhan pendanaan usaha-usaha kecil serta menengah swasta karena diperlukan modal untuk mendanai usaha-usaha baru yang menjadi sumber penting inovasi.

Upaya China menjadi masyarakat yang inovatif bercirikan tingkat dinamika dan pembangunan yang berbeda-beda, seperti yang terjadi di Beijing dan Shanghai. Pembentukan kawasan ilmu pengetahuan seperti Zhangjiang Hi-Tech Park di Pudong, dan inkubator teknologi, yang menyediakan ruang perkantoran murah bagi perusahaan dan saran strategis pada berbagai urusan seperti manajemen dan keuangan, akan turut memperbaiki ketimpangan tersebut. Sekali lagi, terwujudnya cita-cita China untuk menjadi negara inovatif akan bergantung pada kemauan China untuk melakukan perubahan-perubahan itu sendiri.

Tulisan ini merupakan resume Pilar 8 “China’s Megatrends”

Diplomasi Preventif PBB

Dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada 31 Januari 1992 yang dihadiri oleh para kepala negara, telah disahkan satu keputusan yang isinya meminta kepada Sekjen PBB untuk mempersiapkan suatu “analisa dan rekomendasi tentang cara-cara untuk memperkuat dan meningkatkan efisiensi kemampuan PBB untuk melakukan diplomasi preventif, menciptakan dan memelihara perdamaian dalam kerangka ketentuan Piagam PBB”. Pelaksanaan diplomasi preventif diharapkan dapat meredakan ketegangan sebelum hal tersebut menjadi konflik, atau jika konflik itu pecah, maka tindakan harus dilakukan secara cepat untuk membendung dan menyelesaikan sebab-sebab yang menjadi dasar konflik.

Diplomasi preventif memerlukan langkah-langkah untuk menciptakan kepercayaan yang akan diterapkan di wilayah yang bersangkutan. Langkah-langkah preventif harus didasarkan atas pengetahuan atas fakta-fakta yang akurat dan aktual. Misi Pencari Fakta secara resmi dapat dibentuk oleh Dewan Keamanan atau Majelis Umum PBB. Baik Dewan Keamanan maupun Majelis Umum PBB dapat memilih untuk mengirimkan suatu misi di bawah wewenang masing-masing atau meminta Sekjen PBB untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk penugasan terhadap seorang wakil khusus (special envoys). Selain itu, PBB telah mengembangkan jaringan yang menggunakan sistem peringatan dini mengenai ancaman-ancaman lingkungan, resiko kecelakaan nuklir, bencana alam, perpindahan penduduk secara massal, ancaman kelaparan, dan menyebarnya penyakit. Hal ini sangat diperlukan untuk meningkatkan pengaturan sedemikian rupa sehingga informasi dari berbagai sumber dapat disatukan dengan indikator-indikator politik sehingga dapat dinilai apakah suatu ancaman terhadap perdamaian benar-benar ada dan apakah tindakan PBB memang diperlukan untuk mengurangi ketegangan.

Jika terjadi krisis di suatu negara, apabila pemerintah negara tersebut meminta atau semua pihak menyepakatinya maka diplomasi preventif dapat dilakukan, misalnya dengan penempatan pasukan preventif. Dalam situasi terjadinya krisis internal, PBB harus menghormati kedaulatan negara sesuai dengan Piagam PBB. PBB juga harus memperhatikan resolusi yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB yang memberikan pedoman bahwa bantuan kemanusiaan harus diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang tidak memihak (netral). Akhirnya, dibentuklah zona bebas militer sebagai bentuk usaha pencegahan di perbatasan pihak-pihak yang bertikai, tentunya atas persetujuan kedua pihak, untuk memisahkan negara-negara yang berperang. Zona bebas militer dapat dijadikan simbol dari perhatian masyarakat internasional bahwa suatu konflik bisa dihindarkan.

Globalisasi dan Politik Global

Terdapat banyak definisi dari globalisasi, namun dapat disimpulkan bahwa globalisasi adalah semakin melebar, mendalam, dan cepatnya proses saling keterkaitan di seluruh penjuru dunia. Globalisasi sering dikaitkan dengan perubahan dalam skala organisasi sosial, munculnya dunia sebagai sebuah ruang sosial bersama, deteritorialisasi relatif dari aktivitas sosial, ekonomi, dan politik, dan denasionalisasi relatif dari kekuasaan (power). Globalisasi dapat dirumuskan sebagai perubahan mendasar atau transformasi dalam skala spasial organisasi sosial manusia yang menghubungkan masyarakat yang jauh dan memperluas jangkauan hubungan kekuasaan antardaerah dan benua. Selama lebih dari tiga dekade terakhir, skala dan lingkup dari keterkaitan global ini terlihat semakin jelas dalam setiap bidang, mulai dari bidang ekonomi hingga budaya.

Globalisasi haruslah dibedakan dari internasionalisasi dan regionalisasi. Internasionalisasi mengacu pada berkembangnya saling ketergantungan antarnegara, dengan gagasan yang menganggap bahwa negara tetap merupakan unit-unit nasional yang berbeda dan memiliki batas-batas yang jelas. Sementara globalisasi mengacu pada suatu proses dimana perbedaan antara urusan domestik dan eksternal tidak ada lagi. Jarak dan waktu seakan-akan runtuh, sehingga sebuah peristiwa yang ribuan mil jauhnya dapat memberikan dampak lokal dengan sangat cepat, dan sebaliknya dampak perkembangan lokal mungkin dapat menyebar cepat ke seluruh dunia. Sedangkan regionalisasi dapat dipahami sebagai intensifikasi pola keterkaitan dan integrasi antara negara-negara yang memiliki batas bersama dan secara geografis letaknya dekat, seperti Uni Eropa.

Globalisasi masa kini adalah sebuah proses multidimensi yang tidak merata dan asimetris. Yang dimaksud dengan globalisasi asimetris adalah keadaan ketika banyaknya pertidaksamaan dalam proses globalisasi karena bervariasinya intensitas dan ekstensitas dari berbagai kegiatan, yang mewujudkan sebuah keadaan geografis yang tidak merata, dan sering menjadi sumber dari konflik dan kekerasan maupun kerjasama dan harmoni dalam berbagai permasalahan dunia. Banyak yang berpendapat bahwa globalisasi masa kini memberikan sebuah tantangan mendasar pada gambaran kenegaraan berdaulat yang ideal dalam Perjanjian Westphalia, sekaligus mengubah tatanan dunia.

Globalisasi memerlukan perubahan konseptual dalam pemikiran kita tentang politik dunia, terutama dari prinsip state-centric ke perspektif politik geosentris atau politik global. Namun pada saat yang sama, politik global dipenuhi dengan ketidaksetaraan dalam kekuasaan sehingga lebih tepat digambarkan sebagai politik yang terdistorsi karena adanya ketimpangan kekuatan yang signifikan. Politik global menjadi sebuah politik dominasi, pertarungan, dan kompetisi antara negara-negara kuat dan keuatan sosial transnasional, karena negara-negara dan kelompok-kelompok dengan sumber daya kekuatan yang lebih besar dan mempunyai akses ke situs utama pengambilan keputusan global akan lebih cenderung memiliki kontrol terbesar atau pengaruh atas agenda dan hasil dari politik global.

Tulisan ini merupakan review Bab 1 “The Globalization of World Politics Fifth Edition”

The Changing Character of War

Perang telah menjadi bagian dari sejarah manusia. Sejak berakhirnya Perang Dingin, baik frekuensi maupun kematian yang disebabkan oleh perang telah menunjukkan penurunan yang tajam, khususnya perang antara kekuatan-kekuatan besar yang tidak seperti pada zaman-zaman sebelumnya. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh perubahan dalam sistem internasional, sehingga menyebabkan perubahan dalam karakteristik perang.

Perang pada era kontemporer ini tidak selalu mudah untuk dijelaskan, karena banyaknya definisi yang dilontarkan oleh para ahli. Terkadang menurut sebuah definisi, suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai perang, namun menurut definisi lainnya peristiwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perang. Namun secara singkat, perang dapat dikatakan sebagai bentuk kasar/brutal dari politik.

Perang pada era kontemporer ini telah dipengaruhi oleh adanya globalisasi. Sifat dasar perang tetap tidak berubah, tetapi bentuknya mencerminkan zaman dan lingkungan tertentu di mana perang tersebut terjadi. Perang membutuhkan masyarakat yang sangat terorganisasi, dan dapat menjadi penyebab yang kuat dari suatu perubahan.

Kemajuan teknologi secara dramatis menunjukkan bahwa sebuah revolusi dalam bidang kemiliteran mungkin sedang terjadi. Revolusi ini biasanya disebut dengan revolution in militery affairs (RMA). Beberapa negara saat ini memiliki teknologi yang memungkinkan terjadinya RMA tersebut. ‘Era informasi’ semakin tercermin dalam ‘peperangan informasi’. Sementara itu pihak lawan yang memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki akses terhadap teknologi RMA tersebut cenderung menggunakan ‘perang asimetris’ untuk melawan perang dengan cara mereka sendiri.

New war’, yang diikuti oleh kehancuran negara-negara, seringkali disebabkan oleh konflik identitas dan wilayah. Konflik tersebut biasanya terjadi di negara-negara yang pembangunannya kurang dan mengalami kerawanan ekonomi yang signifikan. Jenis perang baru ini pada kenyataannya mengikuti sebuah pola perang yang khas sejak tahun 1950-an.

Selama beberapa dekade terakhir ini, munculnya pemberontakan dan aktor non-negara dalam perang, dan kesiapan mereka untuk menggunakan teror dan metode tidak teratur lainnya, telah menyebabkan banyak pengamat berbicara mengenai jenis perang baru ini. Mereka mengasumsikan bahwa ‘perang lama’ hanya dilancarkan antara negara-negara dan angkatan bersenjata yang sebanding/setara. Sebagian besar komentar ini telah kehilangan konteksnya karena telah dibatasi oleh adanya norma-norma dan teori-teori baru, terutama setelah adanya serangan 9/11, yang telah mengubah cara pandang banyak orang mengenai jenis ‘perang baru’. Perang tidak lagi terjadi hanya antarnegara saja, tetapi juga dapat terjadi antara negara dengan aktor non-negara, dan perang bukan lagi hanya untuk memperebutkan wilayah dan kekuasaan semata, dan bentuknya tidaklah harus secara fisik atau menyebabkan kematian banyak orang. Perang saat ini lebih banyak berupa perang psikis dan informasi, karena biasanya pihak yang memiliki lebih banyak akses ke sumber informasi akan memperoleh keuntungan untuk menekan lawannya, dan siapa yang lebih cepat memanfaatkan informasi tersebut maka pihaknyalah yang akan menang.

Tulisan ini merupakan review Bab 13 “The Globalization of World Politics Fifth Edition”

Realisme

Realisme adalah sebuah pendekatan teoritis yang menganalisis seluruh hubungan internasional sebagai hubungan negara dalam mengejar kekuasaan. Realisme mengajarkan para pemimpin Amerika untuk fokus pada kepentingan daripada ideologi, untuk mencari kedamaian melalui kekuatan, dan untuk menyadari bahwa kekuatan-kekuatan besar dapat hidup berdampingan bahkan jika mereka memiliki nilai-nilai dan keyakinan yang berbeda. Fakta bahwa realisme menawarkan suatu ‘panduan’ untuk memaksimalkan kepentingan negara dalam lingkungan yang tidak bersahabat menjelaskan mengapa realisme tetap menjadi tradisi yang dominan dalam studi politik dunia. Para realis berpendapat bahwa kebutuhan untuk bertahan hidup (survival) membutuhkan para pemimpin negara untuk menjauhkan diri dari moralitas tradisional.

Tiga inti dari realisme adalah statisme, survival, dan self-help. Statisme adalah istilah yang diberikan untuk gagasan tentang negara yang secara sah mewakili, melindungi, dan mempertahankan seluruh kehendak kolektif rakyat. Power menjadi hal yang penting bagi realis dan secara tradisional diartikan secara sempit sebagai strategi militer. Namun terlepas dari seberapa banyak power yang dimiliki oleh sebuah negara, inti dari kepentingan nasional semua negara adalah survival. Prioritas utama bagi setiap pemimpin negara adalah keberlangsungan hidup negaranya. Self-help adalah prinsip tindakan anarkis dalam suatu sistem dimana tidak ada pemerintahan global. Setiap aktor pemerintahan bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan dan keberlangsungan negara masing-masing. Satu mekanisme penting yang menurut para realis menjadi inti dari mempertahankan kebebasan negara adalah balance of power. Mekanisme dari balance of power berusaha untuk memastikan keseimbangan kekuasaan, dalam hal ini tidak ada satu negara atau koalisi negara-negara yang mendominasi negara-negara lain.

Realisme dapat dibedakan menjadi tiga, antara lain: realisme klasik yang pada dasarnya adalah tentang perjuangan hak milik, dan perjuangan ini sering dalam bentuk kekerasan; realisme struktural yang menambahkan tentang kompetisi keamanan dan konflik antar-negara, hingga kurangnya otoritas menyeluruh atas negara dan distribusi kekuasaan dalam sistem internasional; dan realisme neo-klasik yang menggabungkan faktor-faktor struktural dan  faktor-faktor unit-level.

Kelemahan dari realisme adalah fokusnya yang hanya pada negara (aktor-aktor selain negara, seperti organisasi internasional, tidak diperhitungkan), cara-cara realis dalam mengukur power, dan cara-cara dalam mengejar kepentingan negara dengan cara apapun sehingga terkadang perang menjadi suatu hal yang wajar dalam penyelesaiaan konflik (menurut realisme klasik). Namun beberapa realis berpendapat bahwa tindakan anarki ini bisa diatasi dengan kepemimpinan yang bijaksana dan mengejar kepentingan nasional dengan cara yang sesuai dengan tatanan internasional (neo-realisme).

Kelebihan dari realisme adalah terjaminnya pencapaian kepentingan nasional tanpa harus mengurangi kedaulatan negara dengan bergabung pada sebuah organisasi internasional secara penuh.

Tulisan ini merupakan review bab 5 “The Globalization of World Politics Fifth Edition”

Foreign Policy Decision Making

Dalam mempelajari politik dunia, kita biasanya menggunakan kata aktor untuk menyebut individu, kelompok, negara, atau organisasi yang memainkan peran utama di dalamnya. Para aktor transnasional ini antara lain adalah negara, organisasi internasional, organisasi internasional non-pemerintah (INGo), perusahaan multinasional (MNC), hingga kelompok teroris. Apapun hubungan kapasitas mereka dalam mempengaruhi kondisi global, keputusan mereka akan mempengaruhi kehidupan kita (rakyat). Tetapi, rakyat juga memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang bebas dan dapat membuat sebuah perbedaan dalam sejarah dunia. Namun, bab ini hanya membahas tentang peranan negara dalam keputusan pembuatan kebijakan luar negeri.

Sistem negara yang modern seperti saat ini terlahir setelah adanya Perjanjian Westphalia pada tahun 1948 yang mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun di Eropa. Sistem baru ini menyatakan negara secara geografis dan politis yang terpisah tidak mengakui adanya kekuasaan lain yang lebih tinggi daripada negara. Perjanjian ini juga melahirkan konsep negara-bangsa (state-nation) dan kedaulatan negara (state sovereignty). Kedaulatan negara dapat diartikan sebagai kekuasaan negara untuk mengatur seluruh urusan dalam dan luar negerinya.

Ada beberapa perbedaan pandangan mengenai negara. Ada pandangan yang menganggap secara murni negara hanyalah sebagai pemusatan power yang berdasarkan pada kekuatan militer. Ada juga pandangan lain yang menyatakan bahwa negara adalah sebuah institusi yang dilegitimasi oleh rakyatnya, karena negara mewakili rakyatnya, baik di dalam negara itu sendiri maupun di luar negeri. Menurut kaum liberalis, negara adalah sebuah institusi yang mempunyai peran positif dalam mempromosikan kepentingan dari rakyatnya. Namun kaum Marxis menganggap negara sebagai kaki tangan kelompok tertentu.

Setelah membicarakan tentang negara, maka timbullah pertanyaan apa yang dimaksud dengan kebijakan luar negeri? Kebijakan luar negeri adalah keputusan yang diambil suatu negara untuk mengatur otoritas dan mewujudkan tujuan internasionalnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara, di antaranya adalah geopolitik, kemampuan militer, kondisi ekonomi, tipe pemerintahan, dan sumber daya suatu negara.

Dalam menganalisis pengambilan kebijakan politik luar negeri suatu negara, terdapat beberapa model pengambilan keputusan yang dipakai, diantaranya adalah Rational Actor Model dan Bureaucratic Politics Model. Rational Actor Model memiliki asumsi bahwa negara adalah satu-satunya aktor dalam politik dunia. Negara-negara mempunyai tujuan yang identik, dan pembuatan kebijakan merupakan pilihan yang rasional. Model ini mempunyai prinsip “maximize their gains, minimize their loses”. Sedangkan Bureaucratic Politics Model memiliki prinsip “where you sit determines where you stand”. Pemilihan kebijakan luar negeri bergantung pada tawar-menawar dan kompromi antar badan pemerintahan. (Graham T. Allison, 1971)

Namun model ini memiliki kelemahannya masing-masing. Rational Actor Model mengabaikan kenyataan bahwa aktor pembuat kebijakan hanyalah manusia biasa yang dapat melakukan kesalahan. Selain itu, terkadang aktor masih terpengaruh oleh opini publik, desakan  birokrasi, dan ego individual sehingga terkadang mengakibatkan kebijakan yang diambil tidak otimal dan tidak objektif. Banyak ilmuwan politik yang menyarankan untuk meninggalkan model ini, namun kenyataannya model ini tetap menjadi model yang paling banyak digunakan dalam pengambilan kebjakan luar negeri. Sementara itu, Bureaucratic Politics Model sangat bergantung pada seorang pemimpin. Meskipun memiliki tujuan yang sama, para pemimpin memilki cara-cara yang berbeda untuk meraihnya karena beberapa faktor seperti kepentingan pribadi dan latar belakang dirinya. Meskipun memiliki kekuasaan yang absolut, seorang pemimpin harus mendapatkan konsensus dari bawahannya jika tidak ingin terjadi resiko kesalahpahaman, atau bahkan diabaikan. Jika seorang pemimpin gagal mendapatkan konsensus, musuh mungkin mengambil keuntungan dari kondisi tersebut.

Tulisan ini merupakan review Bab 3 “World Politics: Trend and Transformation 11th Edition”

Kata Kunci Ideologi-ideologi Politik (2)

KOSMOPOLITANISME

Cosmopolitanisme: paham yang mempunyai pandangan bahwa seseorang tidak perlu memiliki kewarganegaraan, namun lebih sebagai warga dunia internasional. Karena pada hakikatnya dunia ini dimiliki oleh orang-orang yang tinggal di dalamnya, sehingga setiap orang mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama terhadap dunia ini.

Apartride:  seseorang yang tidak mempunyai status kewarganegaraan dari suatu negara.

Nationality: status yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya yang menandakan bahwa orang tersebut merupakan bagian dari negara tersebut.

Immanuel Kant: pencetus paham kosmopolitanisme melalui esainya yang berjudul Idea for a Universal History from a Cosmopolitan Point of View.

Human Rights: hak asasi manusia merupakan hak alami yang dimiliki oleh manusia dan hak tersebut  untuk diperjuangkan.

Universal imperialism: dunia yang dipimpin oleh suatu otoritas.

Democracy: paham yang berasumsi bahwa kekuasaan negara yang sebenarnya adalah di tangan rakyatnya.

Law oriented: mendasarkan segala tindakan yang dilakukan sesuai dengan hukun yang berlaku.

Antagonisme: sikap alamiah manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia mempunyai tanggung jawab secara kelompok untuk membangun kelompok tersebut, namun setiap manusia pasti juga memiliki kepentingan pribadi yang juga harus dipenuhi.

Justice: perlakuan yang sama terhadap setiap orang tanpa membeda-bedakan.

Declaration of Human Rights: deklarasi yang diprakarsai oleh presiden F.D. Roosevelt untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Sumber: http://www.artikata.com/arti-336365-kosmopolitanisme.html

ugm.academia.edu/…/Pengembangan_Human_Capital_dan_Pendidikan_Kosmopolitan

FEMINISME

Feminism: teori tentang kesetaraan peranan perempuan dalam segala bidang terutama politik dan usaha untuk menghapus bias gender

Gender inequality: perbedaan (kesenjangan) antara laki-laki dan perempuan dalam hal meraih kesempatan dan penghargaan

Gender Empowerment Measure: program PBB untuk mengukur sejauh mana kesetaraan gender di seluruh negara dunia berdasarkan pada pendapatan relatif ekonomi perempuan dan akses ke posisi profesional dan parlemen

Liberal feminism: pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh danindividual

Postliberal feminism: pandangan bahwa kita harus mengerti secara jelas pada struktur kesetaraan gender untuk memahami subordinasi perempuan

Radical feminism: aliran yang muncul sebagai reaksi atas kultur seksisme atau dominasi sosial berdasar jenis kelamin di Barat pada tahun 1960-an utamanya melawan kekerasan seksual dan industri pornografi

Feminist social constructivism: pandangan tentang pengaruh gender dalam politik global dan sebaliknya bagaimana pemikiran politik global tentang gender

Feminist poststructuralism: pandangan bahwa selama ini hanya laki-laki yang menguasai pengetahuan dan mendapatkan kekuasaan, sedangkan perempuan tidak

Postcolonial feminism: pandangan bahwa subordinasi perempuan harus dibedakan ke dalam kelas, ras, dan kondisi geografis

Sumber : The Globalization of World Politics & World Politics

ENVIRONMENTALISM

Anthropocentrism: keinginan manusia untuk mengutamakan moral dan pilosopi

Preservation: aktivitas melindungi sesuatu dari kerugian atau bahaya

Biodiversity: keragaman kehidupan tanaman dan hewan di habitat tertentu (atau di dunia secara keseluruhan)

Sustainability: milik yang berkelanjutan

Conservationist: seseorang yang bekerja untuk melindungi lingkungan dari kerusakan atau kontaminasi

 

RELIGIOUS FUNDAMENTALISM

Religion: Kepercayaan dan menyembah pada Tuhan atau dewa-dewa; sistem iman tertentu dan beribadah berdasarkan keyakinannya. (Oxford Learner’s Pocket Dictionary, Fourth edition)

Fundamentalisme: gaya pemikiran ideologis di mana prinsip-prinsip tertentu diakui sebagai ‘kebenaran’ penting yang memiliki otoritas utama dan tidak tertandingi, terlepas dari isinya. (Heywood)

Sekularisme: kepercayaan bahwa agama seharusnya tidak mengganggu urusan duniawi, biasanya tercermin dalam keinginan untuk memisahkan gereja dari negara. (Heywood)

Doktrin: suatu kodifikasi keyakinan atau badan dari ajaran atau instruksi, mengajarkan prinsip-prinsip atau posisi, sebagai ajaran dalam cabang sistem pengetahuan atau keyakinan. (http://www.wordiq.com/definition/Doctrine)

Sacred texts: tulisan yang dihormati untuk menyembah dewa atau Tuhan. (http://www.thefreedictionary.com/sacred+text)

Spiritual: bersangkutan dengan atau mempengaruhi roh atau jiwa. (The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition)

Belief: merasakan bahwa sesuatu atau seseorang itu nyata dan benar, dan dapat dipercaya; sesuatu yang diterima sebagai kebenaran. (Oxford Learner’s Pocket Dictionary, Fourth Edition)

Aberration: gejala penyesuaian yang dibuat oleh masyarakat karena mereka telah terbiasa dengan budaya modern dan sekularis. (Heywood)

Kata Kunci Ideologi-ideologi Politik (1)

Nasionalisme

Nationalism: gagasan memuliakan suatu negara tertentu dan kelompok kebangsaan yang hidup di dalamnya, yang melihat kepentingan negara sebagai nilai tertinggi dengan fokus utama identitas politik dan loyalitas.

Nation : kumpulan orang yang terdiri dari etnis, bahasa, budaya,suku, ras, sejarah yang sama.

Self-determination: suatu prinsip bahwa masyarakat global wajib memberikan kewarganegaraan pemerintah mereka sendiri.

Ideology: prinsip filosofis dari suatu negara tentang politik, kepentingan aktor-aktor politik, dan cara orang-orang untuk berperilaku etis.

Identity: persepsi sekelompok orang  tentang siapa mereka dan dari mana mereka secara  keseluruhan dan kaitannya dalam berhubungan dengan orang lain.

Loyality: keteguhan hati; ketaatan (dl persahabatan, perhambaan, dsb); kepatuhan

State-sovereignty: status negara di bawah hukum internasional, pemerintah negara tunduk pada otoritas eksternal yang lebih tinggi.

Globalization: integrasi dan saling ketergantungan antar negara-negara berkembang peningkatan hubungan dan perdagangan.

Ethno nationalism: bentuk nasionalisme yang berbasis identitas-identitas primordial, seperti etnis, suku, dan ras.

Civic nationalism: nasionalisme dimana legitimasi politik negara berasal dari partisipasi aktif rakyat nya, berbasis pada tradisi rasionalisme dan liberalisme

Romantic nationalism: disebut juga nasionalisme organik/nasionalisme identitas yaitu bentuk nasionalisme etnis , negara memperoleh  legitimasi politik secara alamiah dari konsekuensi dan ekspresi bangsa/ ras.

State nationalism: paham bahwa bangsa adalah komunitas yang berkontribusi pada kekuatan negara

Religious nationalism: nasionalisme yang dipengaruhi oleh agama, di mana penafsiran  ide-ide keagamaan menginspirasi aktivisme politik.

Neo nationalism: nasionalisme yang unik yang bereaksi pada proses globalisasi dan lebih khusus lagi globalisasi modal.

 

 

Realisme

Egoisme: sikap mengutamakan kepentingan diri sendiri.

Human nature: sikap dasar atau sikap alami manusia.

Sovereignty: kedaulatan atau kewenangan suatu negara terhadap segala penyelenggaraan di negaranya.

National interest: kepentingan nasional untuk mencapai semua tujuan yang telah dicita-citakan oleh suatu negara.

Anarchism: paham yang berasumsi bahwa konflik terjadi karena tidak adanya kekuasaan politik yang menaungi.

Statisme: ideologi yang mendukung organisasi kemanusiaan menjadi komunitas khusus, nilai dan kepercayaan komunitas tersebut dilindungi dan dijaga oleh negara.

Coexistence: kehidupan yang damai dan saling berdampingan.

State: suatu entitas yang mempunyai kedaulatan atas suatu wilayah dan orang-orang yang ada di dalamnya. State atau negara merupakan aktor utama dalam realisme.

Self-help: usaha untuk menolong diri sendiri, dalam realisme beranggapan tidak ada negara lain yang benar-benar bisa diandalkan untuk menolong suatu negara dari keterpurukan kecuali negara itu sendiri.

National self-determination: hak dari suatu bangsa untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara.

Survival: suatu pertahanan diri agar tidak rentan dari krisis. Surival merupakan prioritas bagi para pemimpin.

Classic: sesuatu yang berasal zaman dulu atau telah lama digunakan.

Sosialisme

Community: sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya, dimana dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar para anggotanya, karena adanya kesamaan interest atau value.

Fraternity: perasaan yang kuat untuk saling tenggang rasa dan solidaritas, yang muncul dalam suatu kelompok akibat adanya suatu keterikatan antar anggota kelompok tersebut.

Social equality: suatu keadaan sosial di mana semua orang di dalam masyarakat atau kelompok tertentu memiliki stattus yang sama dalam hal tertentu.

Social class: suatu hierarki status di mana individu dan kelompok diklasifikasikan atas dasar harga diri dan prestise, yang diperoleh terutama melalui keberhasilan ekonomi dan akumulasi kekayaan.

Common ownership: kepemilikan bersama dalam sosialisme didorong oleh rasa persaudaraan.

Konservatif: menjaga atau melindungi sesuatu yang telah ada. Sikap sosialisme cenderung konservatif dan berkebalikan dengan liberalisme yang cenderung dinamis.

Fundamentalist: kelompok-kolompok yang masuk ke dalam sebuah aliran, sekte, gerakan, agama, dan paham yang berusaha untuk mempertahankan doktrin atau ajaran dari kelompoknya.

Communism: paham atau ideologi yang menjunjung prinsip ‘sama rata sama rasa’ dan persamaan hak antar warga negara walaupun cenderung memaksakan.

Liberalisme

Individualisme: paham yang memandang manusia, pertama dan terutama, sebagai individu, dan lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama. Kaitannya dengan liberalisme dapat dilihat dari tujuan kaum liberal untuk membangun masyarakat dimana setiap individu dapat mengembangkan diri dengan kemampuan terbaiknya.

Freedom: keyakinan yang menjamin bahwa setiap individu dapat bertindak sesuai dengan keinginan atau pilihannya. Kaum liberal menganjurkan “kebebasan di bawah hukum” karena kebebasan seseorang dapat mengancam kebebasan orang lain.

Equality: keyakinan bahwa setiap individu terlahir “setara”, setidaknya dalam hal nilai moral. Namun karena setiap individu memiliki kemampuan dan kemauan yang berbeda-beda maka kaum liberal percaya akan “equality of opportunity” yang memberikan setiap individu kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya.

Toleransi: suatu sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan, dimana seseorang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain.

Consent: persetujuan untuk melakukan sesuatu; kesepakatan dalam pendapat atau sentimen.

Harmony of interests: kepercayaan umum kaum liberal pada abad ke-19, yaitu sebuah gagasan tentang tatanan alami masyarakat yang telah dirusak oleh pemimpin yang tidak demokratis dan kebijakan yang “ketinggalan zaman”, dan mereka percaya jika penyimpangan ini dihilangkan maka sebenarnya tidak ada konflik nyata di antara masyarakat.

Meritocracy: pemerintahan oleh yang berbakat, penghargaan dan jabatan harus didistribusikan menurut kemampuan.

Idealisme: paham yang menganggap ide atau pikiran atau cita-cita sebagai satu-satunya hal yang benar dan dapat dipahami, dan memiliki efek kausal penting dalam politik internasional.

Liberalisasi: menggambarkan kebijakan pemerintah dalam mengurangi peran negara dalam bidang ekonomi.