Diplomasi Preventif PBB

Dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada 31 Januari 1992 yang dihadiri oleh para kepala negara, telah disahkan satu keputusan yang isinya meminta kepada Sekjen PBB untuk mempersiapkan suatu “analisa dan rekomendasi tentang cara-cara untuk memperkuat dan meningkatkan efisiensi kemampuan PBB untuk melakukan diplomasi preventif, menciptakan dan memelihara perdamaian dalam kerangka ketentuan Piagam PBB”. Pelaksanaan diplomasi preventif diharapkan dapat meredakan ketegangan sebelum hal tersebut menjadi konflik, atau jika konflik itu pecah, maka tindakan harus dilakukan secara cepat untuk membendung dan menyelesaikan sebab-sebab yang menjadi dasar konflik.

Diplomasi preventif memerlukan langkah-langkah untuk menciptakan kepercayaan yang akan diterapkan di wilayah yang bersangkutan. Langkah-langkah preventif harus didasarkan atas pengetahuan atas fakta-fakta yang akurat dan aktual. Misi Pencari Fakta secara resmi dapat dibentuk oleh Dewan Keamanan atau Majelis Umum PBB. Baik Dewan Keamanan maupun Majelis Umum PBB dapat memilih untuk mengirimkan suatu misi di bawah wewenang masing-masing atau meminta Sekjen PBB untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk penugasan terhadap seorang wakil khusus (special envoys). Selain itu, PBB telah mengembangkan jaringan yang menggunakan sistem peringatan dini mengenai ancaman-ancaman lingkungan, resiko kecelakaan nuklir, bencana alam, perpindahan penduduk secara massal, ancaman kelaparan, dan menyebarnya penyakit. Hal ini sangat diperlukan untuk meningkatkan pengaturan sedemikian rupa sehingga informasi dari berbagai sumber dapat disatukan dengan indikator-indikator politik sehingga dapat dinilai apakah suatu ancaman terhadap perdamaian benar-benar ada dan apakah tindakan PBB memang diperlukan untuk mengurangi ketegangan.

Jika terjadi krisis di suatu negara, apabila pemerintah negara tersebut meminta atau semua pihak menyepakatinya maka diplomasi preventif dapat dilakukan, misalnya dengan penempatan pasukan preventif. Dalam situasi terjadinya krisis internal, PBB harus menghormati kedaulatan negara sesuai dengan Piagam PBB. PBB juga harus memperhatikan resolusi yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB yang memberikan pedoman bahwa bantuan kemanusiaan harus diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang tidak memihak (netral). Akhirnya, dibentuklah zona bebas militer sebagai bentuk usaha pencegahan di perbatasan pihak-pihak yang bertikai, tentunya atas persetujuan kedua pihak, untuk memisahkan negara-negara yang berperang. Zona bebas militer dapat dijadikan simbol dari perhatian masyarakat internasional bahwa suatu konflik bisa dihindarkan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s